Tugas BPUPKI

BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (独立準備調査会Dokuritsu Junbii Chōsakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soerosodengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdodan Masuda Toyohiko (orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesiamerdeka.

Panitia Kecil yang dibentuk BPUPKI dalam sidang kedua

1. Jelaskan 3 (tiga) Panitia Kecil yang dibentuk BPUPKI dalam sidang kedua !

Jawaban :

a. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno

b. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abikusno

Tjokrosoejoso

c. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta

2. Jelaskan keanggotaan Panitia

Perancang UUD !

Jawaban :

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir.Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil

di bawahnya, yang tugasnya adalah

khusus merancang isi dari Undang-

Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :

Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)

Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)

Mr. Raden Achmad Soebardjo

Djojoadisoerjo (anggota)

Mr. Alexander Andries Maramis

(anggota)

Mr. Raden Panji Singgih (anggota)

Haji Agus Salim (anggota)

Dr. Soekiman Wirjosandjojo

(anggota)

3. Jelaskan hubungan antara Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar

Jawaban :

Pada tanggal 13 Juli 1945 sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang

tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar

4. Jelaskan isi materi pembahasan sidang BPUPKI sesuai dengan tanggal sidang !

Jawaban :

a. Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung "Chuo Sangi In",

b. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4.

Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.

c. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "Dasar Negara Indonesia

Merdeka", yaitu: “1. Persatuan; 2.

Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi;4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.

d. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir.

Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan "Pancasila", yaitu: “1.

Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4.Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

e. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah

khusus merancang isi dari Undang-

Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang

f. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang

panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.

g. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut

membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok.

a. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka

b. Pembukaan Undang-Undang Dasar

c. Batang tubuh Undang-Undang Dasar

yang kemudian dinamakan sebagai

"Undang-Undang Dasar 1945",